Puan Maharani Dukung Sikap Tegas Kapolri Copot Petinggi Polri yang Terlibat Praktik Ilegal

JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendukung sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait praktik ilegal yang terjadi di dalam tubuh Polri. Dukungan ini diberikannya usai Kapolri berjanji akan mencopot petinggi Polri yang terbukti terlibat dalam tindakan penyakit masyarakat (pekat).   

“DPR RI mendukung upaya tegas yang dilakukan Kapolri terkait praktik-praktik ilegal, termasuk bila terjadi di tubuh Polri sendiri, ” tutur Puan dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Jumat (19/8/2022). Ketegasan ini, jelas Puan, diterapkan ketika muncul isu Konsorsium 303 yang diduga terlibat berbagai bisnis ilegal, salah satunya perjudian. Konsorsium ini disebut dipimpin oleh petinggi Polri.   

Baca juga: Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo Lakukan Adaptasi Ciptakan Kesetaraan Gender di Internal Polri

“Kami juga mengapresiasi Polri melalui Bareskrim yang langsung mendalami informasi terkait dugaan adanya petinggi Polri yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan, baik itu judi online hingga peredaran narkoba, ” terang politisi PDI-Perjuangan itu.   

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Kapolri menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat polisi apabila terlibat dengan tindak pidana ilegal, mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, pungutan liar (pungli), illegal minning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan, hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat.   

Baca juga: Kapolres Sukabumi Cek Kesiapan Pos Pam Jelang Nataru dan Sosialisakan Vaksin Serta Bagikan Sembako

Menurut Puan, ketegasan Kapolri dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertugas di antaranya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi apabila pengayom masyarakat justru memberikan ruang yang merugikan rakyat, sudah sewajarnya mendapat hukuman berat, ” sambung mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan (PMK) ini.   

Baca juga: Polsek Banjarsari Gelar Cipta Kondisi Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022

Puan memastikan DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri. Puan pun menyebut DPR akan ikut mengawal isu terkait Konsorsium 303 karena telah menyita perhatian besar masyarakat.

“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kami mendorong Polri untuk bekerja secara profesional, ” tegasnya.   Puan juga menuntut Polri untuk transparan dalam setiap pengusutan kasus. Ia mengingatkan Polri terus meningkatkan perlindungan kepada warga negara.

Baca juga: Audiensi BP2MI, Kapolri Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pencegahan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia

“Kita tidak ingin kepercayaan masyarakat kepada Polri menurun. Pastikan Polri bekerja untuk memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada rakyat, ” tutupnya. (ts/sf)