Nicke Widyawati: Penurunan Penjualan Solar Perlu Diantisipasi dengan Regulasi

Jakarta - Direktur Utama (Dirut)  PT Pertamina Nicke Widyawati menyatakan penjualan minyak solar untuk kalangan industri turun hingga 11 persen.

Kondisi itu perlu diantisipasi dengan regulasi, karena industri besar tak diperkenankan menggunakan minyak solar subsidi.

Baca juga: Bertahun-Tahun Tidak Melihat Pantai, Kapolres Sukabumi Wujudkan Impian Salah Satu Warga Disabilitas Lihat Pantai Langsung

Hal tersebut disampaikan Nicke melalui keterangan tertulis, setelah memantau penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Soekarno Hatta, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (3/4/2022).

“Kalo dilihat penjualan ke industri turun tapi di ritel naik, jadi ada perpindahan, ” kata Nicke.

Baca juga: BNI 46 Kota Bandung Salurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Bandung Barat

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam.

Lalu, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang, juga berhak menggunakan solar subsidi.

Baca juga: Ombusdman RI Minta Kemensos Tindaklanjuti LAHP, Berikut Temuan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Tersebut

Menurut Nicke, penurunan hingga 11 persen untuk penjualan BBM industri itu sebenarnya dapat terklarifikasi dengan adanya antrean kendaraan di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi.

Lantaran belum ada regulasi yang mempertegas, Nicke mengharapkan muncul kesadaran dari pelaku industri besar untuk tidak mengambil jatah subsidi para pelaku industri kecil.

Baca juga: Warganya Habis Disuntik Vaksin, Kapolsek Nagrak Berikan Paket Sembako

“Subsidi itu hanya kendaraan umum dan kendaraan pengangkut barang-barang logistik, yang bertujuan agar harga-harga kebutuhan pokok tidak naik, ” ujar Nicke.

Menurut Nicke, demi menjamin kebutuhan angkutan logistik, pemerintah memutuskan tetap memberikan subsidi untuk minyak solar, walau bantuan yang diberikan relatif besar yakni Rp7.800 untuk tiap liter.

Baca juga: DPP LIPPI Apresiasi Langkah Polda Metro Jaya Fasilitasi Para Pebalap Liar di Jakarta

Itu juga berlaku untuk gas LPG 3 kilogram, yang mana setiap kilogram disubsidi pemerintah Rp11.000.

“Diharapkan dengan upaya ini, harga-harga tetap stabil, jangan sampai ada isu-isu lain karena faktanya pemerintah terus memberi subsidi, ” tegasnya.

Saat ini penyaluran solar subsidi oleh Pertamina telah melebihi kuota sekitar 10 persen per Februari untuk skala nasional. Sementara, untuk wilayah Sumsel sudah melebihi kuota hingga 12 persen.

Nicke menambahkan, adanya geliat ekonomi di sejumlah daerah penghasil batu bara dan minyak sawit terutama di Sumatera dan Kalimantan telah mendorong lonjakan permintaan solar subsidi.

Kondisi ini juga terjadi di Sulawesi Selatan yang juga memiliki sejumlah industri pengolahan.

Baca juga: Wakil Bupati H. Ujang Endin Indrawan Resmikan Jambore Disaster Resporder Pangandaran

“Sebenarnya ini patut disyukuri, artinya ekonomi kita recovery lebih cepat. Tapi tantangannya, bagaimana menyediakan kebutuhan BBM, dan sejauh ini pemerintah menjamin tetap memberikan subsidi, ” kata Nicke.