Mahasiswa Jakarta, Gelar Diskusi Soal UU TNI Yang Dinilai Ketinggalan Jaman

JAKARTA-  Forum Mahasiswa Jakarta (FORMATA) Andi Nugraha menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI upaya memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

Menurut Andi, revisi UU TNI perlu dilakukan agar dapat menjawab tantangan zaman terutama hal-hal yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: 18.000 Karyawan Perhutani Semakin Memanas, DPP Sekar Siapkan Gugatan PTUN Dan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

"Revisi UU TNI merupakan upaya untuk menjawab tantangan zaman agar peran TNI tidak ketinggalan. Selain itu revisi tersebut juga untuk memperkuat peran TNI menjaga negara, " kata Andi kepada awak media, Jumat (26/5/2023).

Andi melanjutkan pihak-pihak yang menolak revisi UU TNI hanya paranoid peran TNI saat zaman Orde Baru. Sebab, saat ini tidak bisa disamakan lagi karena peran sipil sudah menguat dalam mengawasi sistem politik Indonesia.

Baca juga: Talk Show FMN : Pemuda Berkontribusi Nyata Dalam Pembangunan IKN

"Itu hanya paranoid saja yang menolak revisi UU TNI kan zaman sudah berbeda saat Orde Baru. Mereka khawatir peran TNI akan menguat saat zaman Orde Baru, " katanya.

Menurut Andi, revisi UU TNI sebagai upaya pemberdayaan dan kompetesi antar anak bangsa. Untuk itu, TNI jangan juga dianaktirikan dalam berperan membangun bangsa dan negara.

Baca juga: Sekjend SKP : Budi Setiawan Layak Pimpin Koni Jabar

"Ini kan tidak adil peran TNI sebagai upaya membangun bangsa dinomor duakan. Seharusnya biarkan berkompetisi untuk mencari kader-kader bangsa yang terbaik, " ungkapnya.

Untuk itu, ia juga berpendapat bahwa Konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua sebetulnya Bisa dengan Cepat selesai apabila revisi UU TNI tersebut dapat di laksanakan. Sebab, TNI tersendat oleh Hukum UU untuk bertindak tegas terhadap gerakan oknum pemecahan belah di Papuademi demi menjaga kedaulatan bangsa. 

Baca juga: DPD GMPRI DKI Jakarta, Desak KPK Segera Periksa Cak Imin Dalam Kasus Kardus Durian

"Sebetulnya, jika UU tersebut di revisi justru akan mempermudah TNI melakukan pengamanan dari gerakan pemecahan belah NKRI sehingga Tidak ada yang perlu dikhawatrikan, peran-peran sipil dalam pengawasan sudah menguat saat ini ada media sosial, lembaga masyarakat sipil dan lain-lain sudah dapat menjadi sarana pengawasan. Bahkan Negara negara maju sudah sering melakukan perubahan UU pertahanan Negara, " katanya.

"Untuk itu, saya mengajak masyarakat agar TNI dapat menjaga kedaulatan negara dan bangsa karena tantangan zaman yang sudah berbeda, " katanya menambahkan.***

Baca juga: Dr. Theresia Hosanna : Kearifan Lokal Perlu Menjadi Pertimbangan Dalam Seleksi Pejabat Badan Otorita IKN