LaNyalla: Pentingnya Membumikan Kembali Semboyan yang Digagas Ki Hajar Dewantoro

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin intelektual yang beretika dan bermoral, bukan hasil dari pencitraan dan survei untuk membentuk persepsi masyarakat. 

Oleh sebab itu, saat Silaturahmi Elemen Masyarakat Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia, Kamis (16/6/2022) di Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta. LaNyalla menyampaikan pentingnya membumikan kembali semboyan yang digagas Ki Hajar Dewantoro.
 
"Saat memberi kata pengantar untuk penerbitan buku 1 Abad Tamansiswa, saya sampaikan pentingnya membumikan kembali semboyan Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karso; Tut wuri handayani yang digagas Ki Hajar Dewantoro, " kata LaNyalla dalam kegiatan bertema ‘Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Konstitusi’.

Baca juga: Peduli Pendidikan Indonesia, Baca Yuk Unpad Gelar Webinar Pendidikan

Dijelaskan LaNyalla, itulah etika. Itulah moral. Itulah budi pekerti atau akhlak yang seharusnya menjadi esensi dari tujuan Pendidikan Nasional bangsa. 

"Sehingga, kita akan menghasilkan kaum terdidik atau intelektual yang beretika. Intelektual yang bermoral. Dan intelektual yang berbudi pekerti luhur seperti para pendiri bangsa kita, " terangnya. 

Baca juga: Menkominfo Adopsi Teknologi Dorong Tingkatkan Keterampilan Digital

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, mereka inilah yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa. 

"Bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik. Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak. Karena Iblis pun sangat populer, " sindirnya. 

Baca juga: Yayasan Global Bina Generasi Sukses Gelar Pesantren Kilat Selama Seminggu

LaNyalla juga tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa untuk membenahi Indonesia yang karut marut dan salah arah ini, harus diawali dengan membenahi hukum, membenahi ekonomi, membenahi birokrasi dan lainnya yang bersifat sektoral dan parsial. 

"Bagi saya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. Artinya, mengembalikan demokrasi, yang selama ini digenggam kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur, " katanya. 

Baca juga: Hari Meterologi Dunia ke-72, Dwikorita: Sekolah Lapang Iklim BMKG Bantu Petani dan Nelayan untuk Tangguh

LaNyalla mengatakan, Indonesia merdeka oleh kaum intelektual. Kaum yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Yaitu para pendiri bangsa kita.

Sayangnya, kondisi saat ini sangat terbalik. Sebab, Indonesia telah meninggalkan mazhab ekonomi Pemerataan dengan mengejar Pertumbuhan Domestik Bruto yang berbanding lurus dengan Tax Rasio. 

Baca juga: Satuan Pengawasan Intern PTN Tingkatkan Pengawasan Kekerasan Seksual dan Penyuapan

Selain itu, Indonesia telah meninggalkan perekomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. 

"Inilah yang saya sebut dengan kita sebagai bangsa telah Durhaka kepada para pendiri bangsa. Kepada para pahlawan yang merelakan nyawanya, dengan dua pilihan kata saat itu, yaitu Merdeka atau Mati!" ujar Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. 

Menurutnya, semboyan tersebut kini terasa absurd. Padahal itu semuanya mereka lakukan demi kemerdekaan. Demi perwujudan kecintaan kepada tanah air, dan demi satu harapan mulia, Agar tumbuh generasi yang lebih 
sempurna. 

"Tetapi yang tumbuh hari ini adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka, " katanya. 

DItambahkannya, bangsa ini sudah tidak mengerti lagi kedalaman makna dari kata ‘Republik’ yang dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai bentuk dari negara ini. Padahal dalam kata Republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni Res-Publica, yang artinya Kemaslahatan Bersama dalam arti seluas-luasnya.

Baca juga: Danramil 0622-13/Jampangkulon Ikuti Latihan Smart Farming di Kodim Bogor

LaNyalla mengatakan tidak akan membedah tentang Pancasila di hadapan para senior, para purnawirawan TNI dan para pejuang bangsa. 

"Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu dan Hadirin adalah warga negara yang mencintai tanah airnya. Karena seorang Patriot sejati, adalah warga negara yang selalu peduli terhadap kehidupan bersama. Peduli terhadap kemaslahatan bersama. Karena musuh dari Patriotisme adalah segala jenis tirani yang menjadi penyebab ketidakadilan, " katanya.

Selain LaNyalla, hadir dalam kegiatan itu Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Ketua Umum PPAD Doni Munardo, Senator asal Lampung Bustami, Senator asal Kepri Darmansyah, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. 

Hadir juga Kordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumi Putra Indonesia Zulkifli S. Ekomei, Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia Achmad Mubarok, dan Letjen TNI Purn. Bambang Darmono dari Gerakan Kaji Ulang Perubahan UUD'45.(*)