Himmatul Aliyah Minta Kemendikbud Ristek Tinjau Kembali Aturan PPDB

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk meninjau kembali aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019, dimana pemerintah memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur lainnya berupa jalur prestasi. Ia mengaku mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait aturan ini.

 

Baca juga: Tingkatkan Kemampuan Penyidik, Kapolres Cirebon Kota Buka Latkatpuan Penyidik Reskrim Polres dan Polsek Jajaran

“Kami menemui banyak masyarakat yang meminta agar sistem zonasi ini ditinjau ulang, karena menghambat siswa yang berprestasi untuk masuk sekolah yang diinginkan dan juga banyak siswa yang tidak berhasil lolos ke sekolah dikarenakan hanya kurang 1 hari umurnya dan banyak juga yang akhirnya cuti sekolah, ” ujar Himma, sapaan akrabnya, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Mendikbud Ristek Nadiem Makarim beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, (30/8/2022)

 

Baca juga: Mahasiswa FPIK Unpad Menginovasikan Gerakan Ocean Young Guards Dalam Membentuk Karakter Konservasionis Generasi Muda Di Wilayah Pesisir

Himma menilai, dengan adanya aturan tersebut, dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi para siswa yang sebelumnya telah menjalani pendidikan dengan sistematika yang baik. Menurutnya seperti air yang sudah mengalir, namun tiba tiba harus berhenti sekolah. “(Kasus) itu sangat luar biasa. Jakarta banyak sekali yang cuti hanya gara-gara tidak diterima kurang satu hari dan ini baru saja kebijakan khusus lah masa cuman sehari itu seseorang harus cuti setahun, ” kritik politisi Partai Gerindra itu.

 

Baca juga: Kasal Mewisuda Lulusan D-3, S-1, dan S-2 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut

Untuk itu, ia mengusulkan agar implementasi zonasi ini difokuskan pada siswa pada angkatan yang telah menerima aturan usia minimal 7 tahun. “Kalau yang belum (mencapai umur 7 tahun) memang itu habiskan dulu semua yang masing-masing dari TK ke SD 6 tahun, baru ditetapkan itu ketika memang aturannya tugas boleh masuk SD usia 7 tahun, ” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II tersebut. (hal/sf)