Hendri Kampai: Hasto Tersangka Tapi Tidak Ditahan, Indikasi Lemahnya Bukti

HUKUM - Dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, langkah KPK ini menimbulkan berbagai tanda tanya, terutama karena Hasto tidak ditahan meskipun statusnya sebagai tersangka telah diumumkan. Situasi ini memunculkan kritik tajam yang mempertanyakan profesionalisme KPK sekaligus merusak wibawa lembaga antikorupsi yang selama ini menjadi harapan masyarakat dalam memberantas korupsi.

Tidak Ditahannya Tersangka: Indikasi Lemahnya Bukti?
Dalam konteks hukum pidana, penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang kuat, baik dalam bentuk alat bukti maupun keterangan saksi. Jika seorang tersangka tidak ditahan, publik wajar mempertanyakan apakah bukti yang dimiliki KPK cukup kuat atau justru sebaliknya. Ketika KPK memutuskan tidak menahan Hasto, timbul persepsi bahwa lembaga ini mungkin bertindak prematur dalam menetapkannya sebagai tersangka. Hal ini menciptakan kesan bahwa penetapan tersebut lebih bersifat simbolis daripada substansial, sehingga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang adil dan transparan.

Baca juga: Kejagung: Ketut Sumedana Periksa Empat Saksi Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Dampak terhadap Wibawa KPK
Ketika sebuah lembaga seperti KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa langkah hukum yang tegas, seperti penahanan, muncul risiko besar terhadap wibawa lembaga tersebut. Dalam perspektif publik, tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidaktegasan atau bahkan inkonsistensi dalam menjalankan tugas. KPK yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi justru terkesan kehilangan arah. Selain itu, langkah setengah hati ini memberikan ruang bagi spekulasi bahwa KPK tidak lagi independen, melainkan berada di bawah tekanan politik atau kekuatan tertentu.

Profesionalisme yang Dipertanyakan
Ketika KPK terlihat ragu dalam menangani kasus besar, isu profesionalisme menjadi sorotan utama. Sebagai lembaga yang dipercaya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, KPK seharusnya menunjukkan integritas dan kompetensi dalam setiap tindakannya. Penetapan tersangka tanpa penahanan dapat diartikan sebagai kurangnya persiapan atau lemahnya koordinasi internal, yang pada akhirnya merugikan kredibilitas KPK di mata publik.

Baca juga: Penjual Tramadol dan Hexymer Tanpa Izin Resmi masih Bebas Buka di Wilayah Parung

Implikasi bagi Upaya Pemberantasan Korupsi
Korupsi adalah musuh bersama yang membutuhkan komitmen penuh dari semua elemen bangsa, terutama lembaga seperti KPK. Ketika KPK dianggap tidak profesional, efeknya jauh lebih luas daripada sekadar kasus individu. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terkikis, sehingga memperlemah upaya kolektif dalam memberantas korupsi. Tanpa wibawa dan profesionalisme, KPK akan kesulitan mendapatkan dukungan publik, yang sejatinya merupakan kekuatan terbesar lembaga ini.

Harapan untuk Perbaikan
Dalam menghadapi situasi ini, KPK perlu segera mengambil langkah korektif untuk memulihkan wibawa dan profesionalismenya. Transparansi dalam proses penetapan tersangka, penguatan bukti yang relevan, serta langkah hukum yang tegas adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik. KPK harus menunjukkan bahwa mereka tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Sebab, di tengah krisis kepercayaan, hanya tindakan yang tegas dan konsisten yang dapat mengembalikan harapan masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

Dengan demikian, peristiwa ini bukan hanya menjadi ujian bagi KPK, tetapi juga momen refleksi bagi semua pihak untuk terus mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan adil.

Jakarta, 14 Januari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi

Baca juga: Dugaan Ada Pelanggaran 10 Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim Maka Kami Banding