Banggar DPR RI Setujui Tambahan Pagu Anggaran 2023 Kemenko Marves

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves RI) tahun 2023 sebesar Rp146 miliar. Sehingga total pagu anggaran Kemenko Marves pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp429 miliar.

“Pada saat yang lalu juga ketiga Menko kita sudah kita sepakati anggarannya. Saya kira apa salahnya ini karena memang beban kerja yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, yang lalu sudah kita sepakati. Saya cuma minta persetujuan, apakah yang ini bisa kita sepakati?” ujar Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said dalam Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Puteri Komarudin Dorong TPAKD Purwakarta Akselerasi Kemudahan Akses Keuangan

Dalam Rapat Kerja ini, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan mengenai Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dan pusat peradaban maritim dunia. Untuk mencapai visi ini, Indonesia harus menyelesaikan berbagai PR, di antaranya adalah mengendalikan pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional, mentransformasi ekonomi Indonesia menjadi berbasis industri dengan tidak mengandalkan komoditas, memperbaiki efisiensi melalui digitalisasi dan menghadapi tantangan perubahan iklim sebagai transisi energi.

“Saya kira tadi itu yang disampaikan memang kalau kita lihat dari sisi kinerja beliau, ini sangat luar biasa. Sehingga, hampir semua sektor-sektor itu bisa ditangani dengan bagus. Terutama menyangkut masalah investasi, kemudian dan lain-lain. Saya kira meningkatkan bagaimana performance kita bisa berkembang dan tumbuh seperti apa yang ada sekarang, ” tutur Muhidin.

Baca juga: Amin AK: Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat

Kemudian, penugasan Presiden RI kepada Kemenko Marves yang dalam proses di antaranya mengenai PEN-ICRG (PP No. 23 Tahun 2020), Landasan Kontinen Indonesia TNP-LKI (Arahan Presiden tahun 2021), Blue Infrastructure Terintegrasi (Perpres No.109 Tahun 2020), MP Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional (Perpres No.109 Tahun 2020), DAS Citarum (Perpres No. 15 Tahun 2018), Percepatan Program KBLBB (Perpres No. 55 Tahun 2019), TP3DN (Keppres No. 24 Tahun 2018), 5DPSP Toba (Perpres No.49 Tahun 2016), Penanganan Sampah (Perpres No.83 Tahun 2018), hingga Minyak Goreng (Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas). “Kemudian dari berbagai aspek tadi sudah disampaikan semua. Mulai dari masalah minyak, masalah pariwisata, masalah laut, pencemaran, dan lain-lain. Ini luar biasa sekali, ” kata Muhidin.

Untuk tahun 2023, Kemenko Marves RI akan melakukan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan prioritas nasional diantaranya, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup guna menghadapi bencana dan perubahan iklim, memperkuat Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Baca juga: Yandri Susanto Soroti Pengelolaan BOP Pesantren oleh Kemenag

“Jadi saya kira beliau-beliau tadi meminta tambahan anggaran yang kalau kita melihat dari sisi anggaran, relatif kecil sekali. Dengan beban kegiatan beban kerja yang sangat luar biasa besarnya. Sehingga tadi teman-teman sudah menyetujui apa yang dikehendaki oleh beliau untuk menambah anggaran untuk mendukung kinerjanya, ” pungkas politisi Partai Golkar itu.

Muhidi juga menambahkan bila hampir semua Kementerian Koordinator yang meminta pagu tambahan sangat realistis dengan beban kerja yang dihadapi sehingga usulan penambahan anggaran pun disetujui, termasuk Kemenko Marves.  “Apalagi menghadapi G20 dengan bidang kerja beliau yang sangat luar biasa, bagaimana meningkatkan investasi di Indonesia ini. Jadi, yang diminta itu relatif kecil dan kita setujui dan hampir semua Kemenko yang meminta tambahan anggaran itu sangat realistis sekali sesuai dengan kinerja programnya yang akan dilaksanakan, ” tutup legislator dapil Sulawesi Tengah ini. (gal/uc)

Baca juga: Fraksi PDIP Setujui Raperda Perubahan APBD 2022 Layak untuk Dibahas pada Tahap Selanjutnya