Anggaran Kemnaker Naik, PPP Minta Perlindungan Pekerja Migran Ditingkatkan

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih ditingkatkan. Hal ini karena PMI sering kali menghadapi masalah ketika berjuang mencari nafkah di luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Anas Thahir mengatakan perlindungan tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap pekerja migran Indonesia. Apalagi anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diusulkan meningkat tahun depan.

Baca juga: Uang Buruh BPJS Ketenagakerjaan Buat Apa?

“Perlindungan pekerja migran Indonesia harus ditingkatkan. Sudah sepantasnya negara melalui institusi terkait menaruh perhatian besar terhadap permasalahan yang didera oleh para pahlawan devisa, ” ujarnya, Minggu (27/8/2023).

Anas Thahir menjelaskan dalam RAPBN tahun 2024, anggaran Kemnaker direncanakan sebesar Rp 6, 085 triliun. Anggaran ini mengalami kenaikan Rp 1, 051 triliun dari pagu APBN 2023. Menurutnya, peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia harus seiring dengan kenaikan pagu anggaran tersebut.

Baca juga: Pada Momen Hari Buruh, Kapolres Sukabumi Dianugerahi Sebagai Polisi Sahabat Buruh

Berdasarkan data pengaduan crisis center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2019 – 2022 terdapat beberapa masalah yang menjadi trending pengaduan. BP2MI mencatat terdapat 592 total pengaduan Pekerja Migran Indonesia periode Januari – April 2023. Per bulan April 2023, tercatat ada 85 pengaduan.

“Masalah PMI illegal, diskriminasi, gaji PMI yang tidak diberikan, penipuan terhadap kontrak kerja, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi trending masalah yang mendera PMI, ” jelasnya.

Baca juga: Dikelilingi Ribuan Pekerja Industri Pertahanan Saat Pidato, Prabowo: Saya Minta Maaf Karena Membelakangi

Secara terperinci, sejak Januari – April 2023, sebagian besar PMI yang mengajukan pengaduan adalah perempuan, yaitu sebanyak 372 pengaduan. Jika dianalisa berdasarkan negara penempatan, pengaduan PMI terbanyak berasal dari Arab Saudi dengan total sebanyak 156 pengaduan, diikuti oleh Taiwan 95 pengaduan, dan Hong Kong sebanyak 91 pengaduan.

Lebih lanjut, Anas mengatakan pekerja migran Indonesia memiliki sumbangsih devisa untuk Indonesia. Sepanjang tahun 2022, Bank Indonesia melaporkan PMI menyumbangkan devisa sebesar US$ 9, 71 miliar.

Baca juga: Perlindungan Buruh Di Era Digitalisasi Jadi Komitmen Pemerintah

“Jumlah tersebut naik 6, 01% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai US$ 9, 16 miliar, ” pungkasnya. (ppp.or.id)